Ilustrasi persaingan AS, Cina, dan Rusia di bulan. NASA membuat perjanjian Artemis Accords untuk mengelola bulan secara bersama. (Gambar: MINING.COM | Pixabay.)
RUANG TEKNO -- Bendera dua negara dikibarkan - bukan oleh angin sepoi-sepoi, tetapi dengan kabel logam - di atas permukaan bulan yang sepi dan menakutkan. Salah satunya adalah bintang dan garis Amerika Serikat. Yang lainnya merah tua Cina. Tetapi jika Anda bertanya kepada pejabat mana pun dari negara-negara ini, mereka akan menjawab Anda bahwa bendera-bendera ini tidak mewakili klaim properti apa pun. Mereka lebih seperti grafiti luar angkasa.
Tetapi, jika menancapkan bendera di bulan tidak dihitung sebagai klaim properti, lalu apa? Dan ketika Anda membahasnya, adakah yang bisa memiliki bulan?
Ketika Sputnik 1 Uni Soviet, satelit buatan pertama di dunia, melesat melintasi langit pada bulan Oktober 1957, hal itu membuka kemungkinan baru. Beberapa dari kemungkinan itu bersifat ilmiah, dan yang lainnya legal. Selama dekade berikutnya, komunitas internasional menyusun Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 (OST). Ini adalah dokumen hukum pertama di dunia yang secara eksplisit berkaitan dengan eksplorasi ruang angkasa.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Perjanjian ini tetap menjadi hukum antariksa yang paling berpengaruh, meskipun faktanya tidak mengikat secara teknis. "Ini bukan kode etik," kata Michelle Hanlon, pakar hukum luar angkasa di Fakultas Hukum Universitas Mississippi. "Itu hanya pedoman dan prinsip."
Meskipun kurangnya penegakan, OST jelas mengatur tentang negara-negara yang melakukan perampasan tanah di luar angkasa. Pasal 2 perjanjian itu secara eksplisit mengesampingkan kemungkinan suatu negara mengklaim kepemilikan bagian ruang angkasa atau benda langit apa pun.
"Suatu negara tidak dapat mengklaim kedaulatan di bulan, titik," kata Hanlon kepada Live Science. Tetapi ketika mereka datang untuk membangun struktur seperti pangkalan dan habitat di tanah bulan, kata Hanlon, segalanya menjadi lebih suram. "Itu semacam (mengambil) wilayah dengan cara lain, kan?"
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di ruang angkasa berdasarkan Pasal 3 OST menyatakan, individu memiliki hak fundamental untuk memiliki properti. Artinya, secara hipotetis, siapa pun dapat membangun rumah di bulan dan mengklaimnya sebagai miliknya. Dan beberapa orang telah mengklaim memiliki bagian dari bulan, termasuk Robert R Coles, mantan ketua Planetarium Hayden Kota New York di American Museum of Natural History. Menurut New York Times, Coles dengan bangganya berusaha menjual tanah bulan seharga 1 dolar AS per hektar pada tahun 1955.
Namun, Pasal 12 OST memasukkan ketentuan yang dapat menggagalkan upaya tersebut. Disebutkan bahwa setiap instalasi pada benda langit lain harus dapat digunakan oleh semua pihak. Dengan kata lain, kata Hanlon, itu harus berfungsi sebagai ruang publik. Perjanjian Bulan tahun 1979 membantu merekonsiliasi Pasal 2 dengan Pasal 12 dengan menetapkan setiap pihak komersial atau individu yang bertindak di luar angkasa dianggap sebagai bagian dari negara asalnya, bukan entitas independen.
Tetapi Amerika Serikat, Cina, dan Rusia sejauh ini gagal meratifikasi perjanjian ini. Hal ini membuat sebagian besar aturan itu dianggap impoten. Saat misi seperti Program Artemis NASA dan proyek pangkalan bulan bersama Cina dan Rusia dimulai, pengacara ruang angkasa seperti Hanlon harus melakukan kerja untuk merekonsiliasi Pasal 2 dengan Pasal 12.
